Advokat hingga Notaris Kini Wajib Lapor Bila Temui Indikasi Pencucian Uang

Advokat hingga Notaris Kini Wajib Lapor Bila Temui Indikasi Pencucian Uang

RumahNKRI –  Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin tengah membangun aplikasi Politicaly Exposed Persons (PEPs) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Kedua aplikasi itu dirancang untuk membantu langkah pemberantasan pencucian uang hingga pendanaan terorisme di Indonesia.

“Aplikasi PEPs ini sangat dibutuhkan mengingat sampai saat ini belum ada lembaga atau pun instansi baik pemerintah maupun swasta yang dapat mengeluarkan daftar terkait dengan PEPs,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam konferensi pers ‘Prioritas Kinerja PPATK Tahun 2017’ di kantornya, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Aplikasi yang dimaksud adalah untuk mengurusi daftar pejabat atau orang-orang yang tergolong terdeteksi transaksi mencurigakan. Sehingga setiap transaksi yang ditemukan ada penyimpangan dapat langsung dilakukan analisis oleh pihaknya.

“Selama ini daftar sudah ada tetapi kurang update dan kurang cepat sehingga lebih menunggu. Nah sekarang ini akan lebih disempurnakan sehingga lebih proaktif,” imbuh Ahmad.

Ahmad mengatakan selain itu ada juga aplikasi LTKM yang akan dirampungkan pada tahun 2017 ini. Aplikasi itu berguna untuk menampung kewajiban pelaporan bagi pihak profesi seperti akuntan,advokat, notaris, perencana keuangan dan konsultan pajak.

“Sisten informasi teknologi akan terus dilakukan oleh PPATK dengan menerapkan teknologi muktahir dan sistem yang terintegrasi merupakan suatu keharusan untuk bisa lengkapi laporan LTKM sehingga bisa dilakukan analisis secara komprehensif,” papar Ahmad.

Ahmad mengatakan selain memperbarui sistem teknologi dengan dua aplikasi tersebut. Pihaknya juga menyiapkan perbaikan internal dengan penyusunan sesuai roadmap reformasi birokrasi hingga 2019.

“Semua, dalam rangka mewujudkan good governance, sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi secara nasional dan membantu langkah pemberantasan pencucian uang hingga pendanaan terorisme di Indonesia,” tukasnya.

Sumber : detik.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*