‘Negara seperti vampir, isap duit rakyat terus’

‘Negara seperti vampir, isap duit rakyat terus’

RumahNKRI – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan surat kendaraan bermotor untuk roda dua dan roda empat. Aturan ini menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak, salah satunya Advokat Prorakyat Riesqi Rahmadiansyah.

“Saya melihat negara ini vampir, sudah beberapa bulan isap duit rakyat terus. Tax amnesty dikeluarkan dan kita dapat kado indah PP Nomor 60 tahun 2016,” kata Riesqi di Seknas FITRA, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

Menurutnya, masyarakat pasti bisa menerima kenaikan tarif tersebut asalkan pemeirntah memberikan alasan yang logis dan ada pembuktian konkrit. Misalkan saja, perbaikan layanan dalam mengurus STNK atau BPKB.

“Kalau naik, alasannya logis bikin STNK sehari kita pasti terima. Tapi pelayanan tidak naik tapi harga naik apa alasan logis. PNBP garda pemerintah selain pajak. Apakah pengawalan ada,” klaimnya.

Belum lagi, indeks persepsi publik soal institusi paling korup masih menempatkan kepolisian diurutan teratas. Karena itu, Riesqi menduga bukan tidak mungkin kenaikkan tarif ini akan meningkatkan tingkat pungutan liar di institusi Polri.

“Survei kita tahu lembaga paling korup yang mana, suap di polisi tinggi tapi kenapa justru di sini dinaikan. Berbanding terbalik dengan kebijakan Jokowi soal saber pungli. Ini bisa menjadi ladang pungli,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan berlaku 6 Januari 2017. Dalam aturan ini, pemerintah menaikkan pengurusan surat kendaraan bermotor untuk roda dua dan roda empat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan tarif tersebut memang dilakukan untuk perbaikan layanan di kepolisian. Selain itu, pemberlakuan tarif yang ada tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2010 lalu.

“Untuk STNK, SIM dan lain-lain, dan tarifnya sejak tahun 2010 itu tidak pernah diupdate. Ini sudah 7 tahun, jadi kalau untuk Kementerian dan Lembaga memang disesuaikan entah karena faktor inflasi maupun untuk servicenya yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta.

Beberapa tarif yang dinaikkan seperti pengesahan STNK kendaraan bermotor, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Tarif atau biaya pengesahan STNK kendaraan bermotor di aturan lama yaitu hanya Rp 50.000 untuk roda 2, roda 3 dan angkutan umum. Dalam aturan baru, biaya ini naik menjadi Rp 100.000 per penerbitan. Kemudian biaya pengesahan STNK untuk kendaraan roda 4 atau lebih di aturan lama hanya Rp 75.000, kini naik menjadi Rp 200.000 per penerbitan.

Selain itu, biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga naik signifikan. Dalam aturan lama, biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 hanya Rp 80.000. Kini, biaya penerbitan ini naik menjadi Rp 225.000 per penerbitan. Sementara itu, biaya penerbitan BPKB kendaraan roda 4 atau lebih dalam aturan lama hanya Rp 100.000 dan kini naik menjadi Rp 375.000 per penerbitan.

Tarif penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah juga mengalami kenaikan. Dalam aturan lama ini, biaya mutasi hanya Rp 75.000 per kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Kini, tarif surat mutasi untuk roda 2 naik menjadi Rp 150.0000 dan untuk kendaraan roda 4 naik menjadi Rp 250.000.

Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga naik di 2017 ini. Dalam aturan lama, biaya penerbitan TNKB untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 hanya Rp 30.000. Kini, tarif ini naik jadi Rp 60.000. Sedangkan biaya penerbitan TNKB kendaraan roda 4 sebelumnya Rp 50.000 naik menjadi Rp 100.000.

Sumber : merdeka.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*